Pajak ganda

Perpajakan
Bagian dari seri tentang

Aspek kebijakan fiskal
Dasar hukum Undang-undang · Peraturan Pemerintah · Keputusan Menteri Keuangan
Kebijakan Pendapatan pemerintah Ekualisasi pajak properti Pendapatan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Hukum pajak Golongan pajak Penghasilan tidak kena pajak Pembebasan pajak Kredit pajak Deduksi pajak Pergeseran pajak Pemotongan pajak Libur pajak Keuntungan pajak Insentif pajak Reformasi perpajakan Harmonisasi pajak Kompetisi pajak Pajak ganda Keterwakilan Kelompok wajib pajak Rekening tabungan kesehatan Pajak
Collection Revenue service · Revenue stamp Tax assessment · Taxable income Tax lien · Tax refund · Tax shield Tax residence · Tax preparation Investigasi pajak · Tax resistance Penggelapan pajak · Penghindaran pajak Tax shelter · Surga pajak · Private tax collection · Tax farming Penyelundupan · Pasar gelap
Jenis Pajak Pusat: PPN · PPh · PBB sektor P3 · Bea Meterai Pajak Daerah: Pajak Provinsi: Kendaraan bermotor · Bea balik nama kendaraan bermotor · Bahan bakar kendaraan bermotor · Air permukaan · Rokok Pajak Kabupaten/Kota: Hotel · Restoran · Hiburan · Reklame · Penerangan jalan · Mineral bukan logam dan batuan · Parkir · Air tanah · Sarang burung walet · PBB P2 · Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Internasional Pabean · Bea Tarif (Impor · Ekspor) · Perang tarif Perdagangan bebas · Zona perdagangan bebas Perjanjian dagang · Ekualisasi pajak Tax treaty
Perdagangan Zona perdagangan bebas
Menurut negara Tarif pajak diseluruh dunia Pendapatan pajak dalam %PDB Amerika Serikat · Singapura · Malaysia · Indonesia
l b s

Pajak ganda (internasional) diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang sama, serta dalam periode yang identik. Dapat pula diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak yang berlainan atas objek pajak yang sama. Jenis pajak ganda menurut pengertian yang pertama merupakan pajak ganda internasional yuridis (juridical international double taxation), sementara jenis pajak ganda menurut pengertian yang kedua merupakan pajak ganda internasional ekonomis (economic international double taxation).

Untuk menghindari atau mengurangi adanya pajak berganda maka Indonesia melakukan tax Treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang disingkat P3B dengan negara-negara mitra [1]. Tujuan dari tax treaty selain menghindari pengenaan pajak berganda juga untuk menghindari pengelakan pajak.